Terbit: 3 Agustus 2018
Ditulis oleh: Redaksi DokterSehat | Ditinjau oleh: Tim Dokter

DokterSehat.Com– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami perubahan peraturan sejak 25 Juli 2018 lalu. Peraturan yang bernama Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS ini dibuat dengan tujuan melakukan efisiensi sebesar Rp365 miliar untuk bidang fisioterapi, penyakit katarak, dan persalinan, khususnya untuk proses operasi caesar. Sayangnya, banyak pihak menganggap peraturan ini tidak membuat pelayanan bagi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

Benarkah Peraturan Baru BJPS Diskriminatif?

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan menyebutkan bahwa sejak bayi belum dilahirkan dari kandungan, BPJS sudah diskriminatif.

“Dulu, bayi dengan paket seksio itu dipisah menjadi A dan B. Sekarang dianggap sebagai A saja. Mau bagaimana kondisi bayi itu di dalam kandungan, kalau belum lahir akan selalu dianggap sehat. Padahal, bisa jadi dia di dalam kandungan memiliki kondisi tertentu. Kini, bayi baru bisa mendapatkan layanan kalau sudah lahir dan dipastikan sakit,” ucap Aman.

Peraturan baru bahkan menyebutkan bahwa kehadiran dokter anak dan segala kelengkapannya tidak diperlukan saat seksio jika tidak ada kelainan sebelumnya.

Peraturan baru ini menyebutkan bahwa penjaminan atas bayi yang sehat saat dilahirkan dari persalinan normal ataupun sesar. Jika ibu dirawat bersama ibunya, maka pembiayaan ditanggung bersama. Jika bayi sakit, maka tagihan akan diberlakukan terpisah.

- Iklan -
Iklan DokterSehat Farmaku Tempo Scan Baby Fair - Advertisement

Aturan ini juga mengatur kembali tentang kriteria operasi katarak dan penjadwalan kembali. Selain itu, aturan tentang fisioterapi juga dijamin sampai 2 kali dalam seminggu.

Tudingan IDAI ini kemudian dibantah oleh BPJS. Menurut perwakilan BPJS, Nopi Hidayat, peraturan ini sudah dibicarakan dengan penuh pertimbangan dengan berbagai pihak demi bisa memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nopi juga menyebut aturan ini tidak melanggar peraturan UUD 1945 sebagaimana yang dituduhkan.


DokterSehat | © 2021 PT Media Kesehatan Indonesia. Hak Cipta Dilindungi